TOTEA.ID — Indonesia mendorong negara-negara BRICS memperkuat ketahanan iklim melalui kearifan lokal. Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menyampaikan gagasan tersebut dalam forum Menteri Lingkungan BRICS di New Delhi, India.
Forum tersebut berlangsung pada Selasa (18/8/2026). Pertemuan itu mempertemukan 10 dari 11 negara anggota BRICS untuk membahas persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
Seperti dilansir RMOL, Jumhur menyoroti tanggung jawab negara dalam menghadapi polusi dan perubahan iklim. Ia menilai kekuatan ekonomi sejumlah negara maju tetap memberi kontribusi besar terhadap emisi global.
Jumhur kemudian mengaitkan pengelolaan sumber daya alam dengan keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, negara perlu membangun ketahanan lingkungan sekaligus menjaga ekosistem.
“Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang,” kata Jumhur.
Indonesia, lanjut Jumhur, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 300 ribu spesies yang telah teridentifikasi.
Indonesia juga memiliki kawasan laut yang berada di jantung Segitiga Karang. Kawasan tersebut menyimpan kekayaan mangrove, ikan laut, dan terumbu karang dunia.
“Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian,” ungkap dia.
Selain itu, Jumhur menyoroti posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di wilayah pesisir.
Kondisi tersebut membuat masyarakat Indonesia menghadapi risiko perubahan iklim secara langsung. Kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem mengancam kehidupan masyarakat pesisir.
“Ancaman ini dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan,” tegasnya.
Karena itu, Jumhur menempatkan adaptasi iklim sebagai bagian utama pembangunan nasional. Pemerintah juga telah menetapkan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” tambah Jumhur.
Dalam forum tersebut, Jumhur juga menawarkan pendekatan berbasis pengetahuan tradisional. Ia menilai masyarakat memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi perubahan lingkungan.
Jumhur kemudian memperkenalkan tiga praktik tradisional dari Indonesia. Ketiganya mencakup Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan Awig-Awig di Bali.
“Juga Sasi Lompa di Maluku, sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta Awig-Awig, sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali,” bebernya.
Jumhur menilai ketiga praktik tersebut memiliki relevansi dengan agenda ketahanan iklim. Masyarakat dapat mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam melalui pendekatan berbasis komunitas.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” sambung Jumhur.
Pertemuan Menteri Lingkungan BRICS berlangsung selama dua hari. Delegasi Indonesia turut menghadirkan sejumlah pejabat Kementerian Lingkungan Hidup.
Delegasi tersebut antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakaran Lahan Dasrul, serta Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa. Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko juga mengikuti agenda tersebut.