TOTEA.ID — Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) menegaskan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, organisasi tersebut menolak segala bentuk anarkisme dalam penyampaian aspirasi.
Himapolindo menyampaikan sikap itu dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi tersebut mewakili aspirasi mahasiswa dari 42 kampus di seluruh Indonesia.
Himapolindo menilai mahasiswa tetap memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, mahasiswa perlu menyampaikan kritik secara objektif dan bertanggung jawab.
Koordinator Pusat Himapolindo Rosyad Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta mengatakan mahasiswa harus mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata. Ia menilai mahasiswa tidak cukup mengandalkan retorika dalam menyikapi persoalan bangsa.
“Pekerjaan rumah kita saat ini yaitu mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang nyata, tidak hanya sekadar retorika untuk mendapatkan atensi dari media dan masyarakat, seperti narasi merebut kemerdekaan. Yang tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rosyad, Selasa (18/8/2026).
Rosyad juga meminta mahasiswa menjaga iklim demokrasi. Ia menilai mahasiswa harus tetap kritis sekaligus menjaga persatuan nasional.
“Kemerdekaan ini diraih dengan persatuan, maka menjaga dan merawatnya adalah tanggung jawab mutlak kita bersama. 42 kampus yang tergabung dalam Himapolindo berkomitmen penuh untuk tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat, kondusif, dan damai,” tegasnya.
Selanjutnya, Himapolindo mendorong mahasiswa menyampaikan kritik melalui jalur konstitusional. Mahasiswa tetap dapat menggelar demonstrasi selama mereka menjaga ketertiban.
Himapolindo juga menolak tindakan yang merusak fasilitas publik. Organisasi tersebut menilai aksi anarkis dapat meningkatkan konflik di tengah masyarakat.
Aji Gilang Santoso dari UPN Veteran Jakarta menegaskan sikap tersebut. Ia meminta gerakan mahasiswa mencegah tindakan yang merugikan masyarakat.
“Himapolindo bersama gerakan mahasiswa lainnya sebagai instrumen gerakan politik menilai semua hal yang berpotensi merusak serta merugikan masyarakat harus dicegah dan akan melawan segala bentuk anarkisme di ruang publik yang berpotensi meningkatkan gesekan antarmasyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Saldi dari UIN Alauddin Makassar meminta mahasiswa menggunakan data dalam menyampaikan kritik. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah persatuan.
Saldi menilai demonstrasi tetap menjadi bagian dari demokrasi. Namun, peserta aksi perlu mengedepankan etika dan ketertiban.
“Sekali lagi kami menegaskan bahwa demonstrasi atau aksi turun ke jalan harus tetap mengedepankan etika, ketertiban, dan menjauhi tindakan kekerasan,” ujarnya.
Menurut Saldi, mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change dan social control. Ia menilai kedua peran tersebut harus berjalan bersama upaya membangun Indonesia yang lebih maju.
Himapolindo kemudian menegaskan posisi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa dapat mengkritik pemerintah, tetapi tetap harus menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat.
“Melalui gerakan refleksi ini, Himapolindo berharap peran mahasiswa sebagai agent of change dan social control dapat berjalan beriringan bersama pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur dan berdaulat,” pungkasnya.