TOTEA.ID — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah mengarahkan kenaikan anggaran pendidikan untuk program pendidikan dasar gratis. Ia meminta pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara bertahap.
Fikri menyampaikan dorongan tersebut saat membahas RAPBN 2027. Ia menilai kenaikan anggaran pendidikan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan struktur RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp819,44 triliun. Angka tersebut meningkat dari alokasi sebelumnya sebesar Rp768,54 triliun.
Pemerintah juga memproyeksikan pendapatan negara naik dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun. Kenaikan pendapatan tersebut turut memengaruhi besaran alokasi pendidikan.
Fikri meminta Komisi X DPR mengawal kenaikan anggaran tersebut. Ia ingin tambahan anggaran itu menghasilkan pemerataan layanan pendidikan.
“Formula dan struktur anggaran sekarang ini dari nominal naik. Dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun. Itu maknanya kalau bagi Komisi X, 20 persen anggaran pendidikan naik. Yang semula hanya Rp768,54 triliun sekarang menjadi Rp819,44 triliun. Ini yang nanti akan kita kawal,” kata Fikri di Kompleks DPR Senayan, Selasa (18/8/2026).
Fikri juga menyoroti arah penggunaan anggaran pendidikan. Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya mengejar pembangunan fisik sekolah.
Menurut Fikri, pemerintah perlu mengutamakan pemenuhan hak dasar pendidikan. Ia menilai kebijakan tersebut harus menjangkau siswa SD hingga SMP.
Fikri kemudian mendorong pemerintah menjalankan putusan MK mengenai pendidikan dasar tanpa pungutan. Ia meminta pemerintah menggunakan postur anggaran baru untuk memulai pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kalau Komisi X prioritas, supaya keputusan MK yang akan menggratiskan SD–SMP ini bisa disimulasikan, tidak hanya disimulasikan tetapi dilaksanakan dengan baik. Sungguhpun MK tidak menentukan tahun, tetapi secara bertahap harus direalisasikan,” tegasnya.
Selain itu, Fikri meminta pemerintah menyusun skema pelaksanaan secara bertahap. Ia menilai pemerintah perlu memastikan anggaran mampu menopang kebijakan pendidikan dasar gratis.
Komisi X DPR juga akan mencermati distribusi anggaran pendidikan. Pengawasan tersebut mencakup alokasi melalui kementerian, lembaga, dan transfer ke daerah.
Fikri berharap pengawasan tersebut mendorong penggunaan anggaran secara efektif. Ia juga ingin kenaikan anggaran pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.