TOTEA.ID — Rencana pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Gorontalo dalam aksi unjuk rasa yang akan di laksanakan pada hari Rabu, (14/10/2026), di Polda Gorontalo menuai sorotan.
Masyarakat Gorontalo diminta mendokumentasikan ASN yang mengikuti aksi tersebut untuk dilaporkan kepada Komisi Disiplin ASN atau Kementerian PAN-RB.
Sorotan ini muncul di tengah persoalan hukum yang dihadapi Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea terkait pembongkaran cagar budaya di Kota Gorontalo.
Pelibatan ASN dalam aksi tersebut dinilai tidak semestinya dilakukan untuk kepentingan pribadi kepala daerah. Masyarakat diminta mengambil foto atau merekam ASN Pemkot Gorontalo yang mengikuti demonstrasi.
Dokumentasi tersebut dapat menjadi bahan laporan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
ASN yang terbukti melanggar aturan dapat dikenai sanksi kepegawaian. Sanksi yang disebutkan meliputi pemecatan, penurunan pangkat atau jabatan, hingga pemotongan tunjangan.
Meski demikian, penjatuhan sanksi harus mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku serta hasil pemeriksaan oleh pihak berwenang.