TOTEA.ID — Satgas Pengawasan dan Penertiban Penyaluran BBM Provinsi Gorontalo menilai antrean panjang di sejumlah SPBU tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar. Persoalan tersebut juga menyangkut tata kelola distribusi dan pengawasan lintas sektor.
Sekretaris Satgas, Syahrul M. Biki, mengajak masyarakat memahami persoalan antrean BBM secara objektif. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menangani persoalan tersebut melalui koordinasi berbagai pihak.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat melihat persoalan ini secara lebih jernih dan objektif. Yang terjadi bukan sekadar barisan kendaraan di SPBU, melainkan tantangan tata kelola lintas sektor yang sangat kompleks,” ujarnya.
Syahrul menjelaskan bahwa antrean di sejumlah SPBU wilayah Kota dan Kabupaten Gorontalo juga berkaitan dengan sanksi pemblokiran terhadap SPBU Agus Salim. SPBU tersebut masih melayani pembeli yang menggunakan tangki modifikasi. Kondisi itu mendorong kendaraan beralih ke SPBU lain dan memicu penumpukan antrean.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Satgas menjalankan pemantauan berkala dan memetakan rantai pasok BBM. Satgas juga memperketat pengawasan bersama aparat penegak hukum.
Selain itu, Satgas mematangkan instrumen kebijakan, regulasi, dan petunjuk teknis penertiban. Pemerintah juga perlu mendorong penyesuaian kuota BBM secara lebih adil serta memperbaiki akurasi data kebutuhan di daerah.
Syahrul menegaskan bahwa Satgas akan menindak setiap pihak yang memanipulasi, menimbun, atau memperdagangkan kembali BBM di luar ketentuan resmi.
“Tanpa diminta, Satgas akan hadir dan memantau terus di lapangan. Apabila ditemukan adanya pihak, pengelola SPBU, maupun masyarakat yang kedapatan tidak mematuhi arahan satgas, maka Provinsi Gorontalo bersama Aparat Penegak Hukum akan melakukan tindakan tegas berupa penutupan usaha, pencabutan izin, hingga proses pidana sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.