TOTEA.ID — Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta Fraksi Golkar di DPR mengawal realisasi anggaran pemerintah. Ia menilai percepatan belanja pemerintah dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Bahlil menyampaikan arahan tersebut saat memberi pengarahan kepada kader dan anggota Fraksi Golkar. Kegiatan itu berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/8/2026).
Bahlil meminta anggota Fraksi Golkar mencermati pembahasan RAPBN 2027. Ia juga meminta mereka memastikan keselarasan kebijakan Presiden dengan program kementerian dan alokasi anggaran.
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” kata Bahlil.
Selanjutnya, Bahlil meminta anggota Fraksi Golkar mengejar kementerian yang lambat merealisasikan anggaran. Ia menilai DPR perlu mendorong kementerian mempercepat pelaksanaan program.
“Nah, saya harus jujur mengatakan bahwa terlepas dari persoalan berapa besar pendapatan yang dianggarkan, saya juga meminta kepada seluruh fraksi agar mengejar kementerian-kementerian yang realisasinya itu lambat,” tegasnya.
Bahlil mengaitkan realisasi anggaran dengan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat belanja agar program dapat segera menggerakkan aktivitas ekonomi.
“Kalau belanja pemerintah sebagai trigger terhadap pertumbuhan lambat untuk dieksekusi itu pasti akan terdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan,” jelas Bahlil.
Karena itu, Bahlil meminta Fraksi Golkar menjadikan target pertumbuhan ekonomi sebagai acuan pengawasan. Ia menilai target 6 persen membutuhkan dukungan belanja pemerintah yang efektif.
“Pertumbuhan ekonomi kita itu ditargetkan memang agak besar di 2027 dan memang saya pikir ini harus kita jadikan sebagai acuan dalam rangka memotivasi kita untuk mendorong agar bisa tercapai yaitu 6 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai target pertumbuhan 6 persen menunjukkan optimisme pemerintah.
Ia melihat target tersebut sebagai upaya membawa ekonomi nasional keluar dari pertumbuhan sekitar 5 persen.
“Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar bahwa Bapak Presiden memberikan sinyal yang optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun 2027 nanti. Jadi, 2027 kita ditargetkan keluar dari zona pertumbuhan 5 persen. 6 persen ini adalah zona baru pertumbuhan ekonomi kita untuk menuju ke 8 persen seperti yang ditargetkan dalam visi Bapak Presiden,” ujar Misbakhun, Jumat (14/8/2026).
Misbakhun menilai pemerintah perlu menguatkan koordinasi untuk mencapai target tersebut. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat bauran kebijakan fiskal dan moneter.
“Konsolidasi besar ini tidak bisa berjalan sendiri hanya dari dorongan kebijakan fiskal semata maupun kebijakan moneter semata. Harus berasal dari bauran kebijakan sehingga resultannya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menuju target 6 persen,” kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun, pemerintah perlu menjaga likuiditas dan menggerakkan sektor riil. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan.
Bahlil menegaskan pengawasan DPR terhadap kementerian tidak menunjukkan sikap berseberangan dengan pemerintah. Ia justru menilai kritik parlemen dapat membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program.