TOTEA.ID — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong pemerintah daerah memperkuat penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai Gorontalo masih memiliki sejumlah potensi pendapatan yang belum tergarap optimal.
Gusnar menyampaikan dorongan itu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (18/8/2026). Rapat tersebut membahas tingkat II Ranperda Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.
Gusnar meminta pemerintah memperbarui data potensi PAD secara berkala. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah memetakan sumber pendapatan secara lebih akurat.
“PAD ini sebetulnya punya potensi yang cukup menjanjikan bagi kita semua. Ada dua hal, yang pertama kita masih kurang intensif untuk menemukan dan mendapatkan pendapatan asli daerah sesuai potensi yang ada sekarang,” kata Gusnar.
Gusnar mendorong pemerintah memperkuat intensifikasi PAD dan mempercepat pengelolaan sektor potensial. Ia menyoroti pertambangan rakyat serta meminta pemerintah mempercepat penerbitan angka Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.
Selain pendapatan, Gusnar meminta pemerintah mengawasi realisasi belanja daerah secara berkala. Ia menilai pengawasan penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tepat waktu.
“Salah satu hal menyangkut belanja ini, kami terus memonitor dengan hati-hati tentang rentan waktu pelaksanaan anggaran. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga atau stakeholder lain yang tidak full kita kendalikan. Ini mengantisipai jangan sampai terjadi keterlambatan,” kata Gusnar.
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah naik Rp13 miliar menjadi Rp1,550 triliun. PAD juga naik Rp10 miliar menjadi Rp450,637 miliar, sedangkan pendapatan transfer tetap. Lain-lain pendapatan daerah yang sah turut naik Rp3 miliar menjadi Rp3,4 miliar.
Pada sisi belanja, pemerintah menaikkan anggaran Rp157,268 miliar menjadi Rp1,778 triliun. Penerimaan pembiayaan juga naik Rp149,27 miliar menjadi Rp249,75 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan naik Rp5 miliar menjadi Rp21,94 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp227,81 miliar.