TOTEA.ID — Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea kembali mendatangi Polda Gorontalo, Senin (14/9/2026). Kehadiran Adhan berkaitan dengan proses pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut cagar budaya.
Persoalan kemudian mengarah pada kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana cagar budaya. Ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 menunjukkan adanya kewenangan khusus PPNS Cagar Budaya.
Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2010 memberikan kewenangan khusus kepada PPNS di bidang pelestarian Cagar Budaya. PPNS dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
Namun, ketentuan itu tidak berdiri sendiri. Pasal 100 ayat (3) menyatakan PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Artinya, kewenangan khusus PPNS tidak otomatis menghapus peran penyidik Polri dalam sistem penyidikan. Ketentuan KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 juga memperjelas posisi tersebut.
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur tiga kelompok penyidik. Ketiganya terdiri atas Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu.
Pasal 6 ayat (2) UU tersebut menyatakan, “Penyidik Polri merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.”
Dengan ketentuan itu, kewenangan PPNS Cagar Budaya tetap berlaku sesuai UU Cagar Budaya. Pada saat yang sama, aturan tersebut tidak menutup kewenangan penyidik Polri.
Karena itu, persoalan kewenangan perlu melihat hubungan antara kewenangan khusus PPNS dan kewenangan utama Polri. UU Cagar Budaya sendiri menempatkan penyidikan PPNS dalam koordinasi dan pengawasan Polri.
Dengan demikian, keberadaan PPNS Cagar Budaya tidak serta-merta berarti Polri kehilangan kewenangan dalam perkara pidana Cagar Budaya. Kerangka hukumnya menempatkan keduanya dalam sistem penyidikan dengan fungsi dan hubungan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan.