TOTEA.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di sejumlah wilayah Gorontalo.
Gusnar menyampaikan usulan tersebut saat bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (10/8/2026).
Dalam pertemuan itu, BNPB membahas perencanaan keuangan untuk usulan pembangunan infrastruktur pascabencana Gorontalo. BNPB menargetkan proses tersebut selesai pada akhir Agustus 2026.
“Pertemuan tadi mengkonfirmasi kembali usulan yang pernah kami ajukan ke BNPB terkait kejadian bencana di Provinsi Gorontalo. Sudah ada konfirmasi dari kepala BNPB untuk segera dilaksanakan hingga ada beberapa adminstrasi yang berkaitan dengan keuangan harus selesaikan. Direncanakan Agustus akhir sudah bisa kita laksanakan,” jelas Gusnar usai pertemuan.
Gusnar sebelumnya meninjau kondisi jembatan rusak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Ia kemudian membawa persoalan tersebut dalam pertemuan dengan BNPB.
Bupati Boalemo Rum Pagau mengatakan banjir merusak empat jembatan di wilayahnya. Pemkab Boalemo juga telah mengajukan pembangunan empat jembatan tersebut kepada BNPB sejak setahun lalu.
“Khusus di Kabupaten Boalemo ada empat jembatan yang sudah kami usulkan. Alhamdulillah Kepala BNPB menyampaikan bulan ini perencanaan keuangan akan selesai,”ujar Rum.
Selain empat jembatan di Boalemo, Pemprov Gorontalo mengajukan pembangunan dua jembatan, dua talud, dan dua tanggul. Pemprov Gorontalo mengusulkan pembangunan tersebut untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo.
Kepala BNPB Suharyanto juga menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan usulan Gorontalo. BNPB akan menindaklanjuti usulan tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam pertemuan itu, Gusnar turut didampingi Bupati Boalemo Rum Pagau, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi, dan Kepala BPBD Boalemo Roslina Karim.
Pemprov Gorontalo kini menunggu penyelesaian perencanaan keuangan BNPB. Tahapan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses pembangunan infrastruktur pascabencana.